Siaran Pers

Press Release
6 Juni 2015
FOR IMMEDIATE RELEASE
“Getting To Zero Halinar”
Berantas Habis Pengederan Narkoba di Dalam Lapas
Jakarta, Indonesia
Peredaran narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dilakukan oleh para narapidana yang tersangkut kasus tidak hanya dari kasus narkoba. Hal ini disebabkan karena kelalaian petugas Lapas yang akhirnya memaksa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Narkotika Nasional membuat keputusan tegas.
Kementerian Hukum dan HAM membuat kebijakan dengan tidak adanya toleransi (zero tolerance) terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika maupun pelanggaran hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan.
Sebagai bentuk dukungan untuk pencapaian “Getting to Zero Halinar” sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan 4 (empat) kebijakan yang juga selaras dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Empat kebijakan tersebut adalah Program Anti Handphone, Pengetatan Pemberian Hak-Hak Napi, Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika, serta Rehabilitasi Medis dan Sosial. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan Narkotika yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah dengan melaksanakan sweepingrutin disetiap sel yang akan dilakukan setiap harinya oleh petugas dari masing-masing Lapas.
Diadakannya penyilidikan dimana tempat para penghuni lapas yang selama ini menjadi tempat beredarnya narkoba, dan juga mengumpulkan Bandar-bandar yang diduga berpotensi sebagai pengedar di setiap lapas agar bisa lebih diawasi dan di beri ancaman hukuman yang sudah di tentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Selain kebijakan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mendorong pemanfaatan IT dalam pelaksanaan tugas di Lapas dan Rutan dengan membangun Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pelayanan hak-hak napi secara online, pemasangan CCTV, alat pelacak signal, dan alat deteksi Narkotika, serta pengadaan sarana pendukung.
Melalui kebijakan dan program-program yang telah disusun dan dilaksanakan dengan komitmen dan semangat menuju Indonesia Bebas Narkoba, Kementerian Hukum dan HAM optimis Lapas dan Rutan akan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Kementerian Hukum dan HAM juga mengingatkan agar jajaran Pemasyarakatan berkomitmen tinggi serta berintegritas moral kuat dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaan pembenahan terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat terlaksana, dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.
Kontak :
0812 5440 6660
Debby Shintya
Direktur Informasi dan Komunikasi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Advetorial
“Getting To Zero Halinar”
Kebijakan Tegas Untuk Hukum dan HAM Indonesia
Kegiatan Apel Siaga yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Desember lalu, mengingatkan kita akan pemusnahan barang geledahan seperti Laptop dan Handphone. Dalam aksi tersebut ternyata tidak juga membuat para narapidana jera untuk menggunakan Laptop dan Handphone didalam bui dan bahkan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pun turut serta melancarkan pelanggaran hukum ini.
Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) kembali melakukan aksi lebih tegas setelah beberapa pelanggaran hukum didalam lapas banyak ditemukan oleh sidak Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan cara memberikan hukuman kepada para pengedar, pemakai, hingga kurir narkoba di dalam Lapas.
Hukuman berupa penambahan masa hukuman tersangka tersebut ditambah dengan adanya kebijakan yang akan memperketat sistem cctv, deteksi sinyal untuk keamanan lapas yang bebas dari pelanggaran hukum seperti pengedaran narkoba. Hukuman yang lebih berat juga akan diberikan sesuai undang-undang atau bahkan bisa sampai ke hukuman mati.
Kutipan “Getting To Zero Halinar” tersebut dimaksudkan untuk memberantas habis para pelanggar hukum khususnya di dalam lapas. Halinar merupakan suatu singkatan penegasan dari HP, Pungli, dan Narkoba yang dibuat oleh Disjenpas sebagai aksi tindak lanjut dan keseriusan lembaga dalam memberantas narkoba khususnya.
Tema “Getting To Zero Halinar” juga akan menjadi topik didalam acara konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) dan Badan Narkotika Nasional. Ketua Komisi III DPR juga akan hadir dalam konferensi pers yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Juni 2015 di Yayasan Putra Bahagia, Cimacan, Jawa Barat.
Seperti informasi yang sudah meluas di masyarakat bahwa banyak sekali pengederan narkoba di dalam lapas karena berawal dari lemahnya pengawasan petugas lapas, adanya pungutan liar (PUNGLI) oleh petugas lapas yang justru memudahkan para narapidana untuk mengedarkan narkoba menggunakan HP didalam lapas.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat suatu terobosan atau kebijakan tegas untuk para pelanggar hukum di dalam lapas, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) juga turut serta mendukung kebijakan ini. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini seperti memberikan penundaan naik jabatan kepada petugas lapas, hukuman sesuai undang-undang atau jika perlu adanya pemecatan secara tidak hormat.
Kebijakan tersebut tentunya dibentuk oleh Kemenkumham, Disjenpas, dan BNN. Sistem pengamanan tersebut akan segera di realisasikan demi terwujudnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan.
Debby Shintya
Direktur Informasi dan Komunikasi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan